Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menduga ada penggiling beras yang sengaja menaikkan harga beras saat akan diserap Bulog. Penggiling menaikkan harga dari yang ada di kontrak sebesar Rp10.200 menjadi Rp11 ribu per kilogram (kg). Penggiling disebut menaikkan harga berdasarkan perintah pihak lain.
“Penggilingan ditanya ‘kamu kan kontrak sama kita kemarin harganya Rp10.200, kenapa harganya sekarang Rp11 ribu’. Perintah pak, disuruh katanya menaikkan harga,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR pada Rabu, 7 Desember.
Buwas mengatakan pihaknya telah mengetahui pihak yang menyuruh penggiling beras untuk menaikkan harga. Kendati enggan menyebut pihak tersebut, ia menyebut ada keterlibatan pemerintah dan swasta.
Namun, dia menyerahkan kasus itu ke Satgas Pangan. “Itu ada keterlibatan pemerintah dengan swasta. Itu (penindakan) terserah Satgas Pangan, kalau ini sudah merupakan pidana umum, itu bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Buwas kepada wartawan usai rapat.
Usai Masalah Penggiling Beras, Ada Masalai Lain soal Data Surplus Kementan
Buwas juga menyebut data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurut dia, data tersebut tak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.
Beras Kementan Tak Sesuai Fakta “Berdasarkan lapangan, karena saya bukan harus mengecek data (Kementan) ini benar atau tidak, tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga, kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak orang penggilingan, memang barangnya (beras) enggak ada,” ungkap Buwas.
Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pasalnya, data tersebut harus kembali dicek meniliki penggiling beras sempat merubah harga di pasaran. “Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?,” tanya Ansy.
“Iya,” jawab Buwas singkat.
Jadi seharusnya masalah penggiling beras yang menaikkan harganya itu bakal segera terselesaikan. Pemerintah masih terus berupaya keras untuk mengatasi masalah krisis sektor pangan di Indonesia jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
